Pasca Panggil Hearing Pihak RS Graha Husada, Dewan Pastikan Kurang Komunikasi

353

BANDARLAMPUNG, IDNPublik –
Komisi V DPRD Provinsi Lampung gelar Rapat Dengar Pendapat bersama Rumah Sakit Graha Husada dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di ruang rapat komisi setempat, Selasa (15/12/2020).

Rapat tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan RS Graha Husada yang meminta tagihan sebesar Rp22 juta, dan memaksa pihak keluarga jenazah menanda-tangani surat bermaterai yang berisi pertanyaan Covid-19. Meskipun hasil pemeriksaan swab belum diketahui.

“Sebetulnya tidak ada kesalahan dalam hal ini. Kenapa dia disodorkan tata laksana dan tagihan Rp22 juta karena pihak RS meyakini berdasarkan Peraturan Kemenkes Revisi 5, pasien tersebut sudah memenuhi unsur jika dia terpapar Covid-19,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo.

Deni melanjutkan, pihak rumah sakit sudah melakukan hal yang sewajarnya dilakukan. Namun, yang perlu diperbaiki di lapangan ialah komunikasi antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga yang masih minim pemahaman tentang Covid-19.

“Hanya miss komunikasi saja. Harusnya pihak keluarga dan rumah sakit bisa menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan,” terang Deni. (*bro)

Facebook Comments