Pemkot Metro Gelar Sosialisasi Gugatan Sederhana dan E-Court

194

METRO, IDNPUBLIK.COM – Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo, mensosialisasikan Gugatan Sederhana dan E-Court bagi Lurah dan Camat Kota Metro, yang bertempat di Aula Pemda Kota Metro pada hari Selasa (19/7).

Narasumber yang mengisi sosialisasi tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, dan Oki Hajiansyah Wahab selaku Akademisi. Materi pada sosialisasi ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang baru yaitu Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bangkit menyambut baik diadakannya Sosialisasi Gugatan Sederhana dan E-Court Tahun 2022, dengan harapan akan meningkatkan koordinasi tentang pelayanan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan di Pengadilan yang efektif.

“Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara dalam hal ini pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan,” paparnya.

Lanjutnya, pada asasnya semua jenis perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme Bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan kecil, penyelesaian melalui pengadilan dengan prosedur yang biasa bukanlah pilihan yang tepat, karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk beracara di pengadilan dianggap tidak sebanding dengan besarnya nilai yang mengadopsi mekanisme Sniall Claillls court (SCC). Alasan adalah dengan pemeriksaan cepat akan mengurangi penumpukan perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan tentunya akan banyak menemui persoalan hukum, baik di bidang Pidana, Perdata atau Tata Usaha Negara. Hal ini seperti adanya gugatan dari masyarakat ataupun pihak ketiga pelaksana pekerjaan. Untuk itu para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang hukum,” paparnya.

Di akhir sambutannya Bangkit, mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi Gugatan Sederhana dan E-Court Tahun 2022 merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan bagi OPD untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan di Pengadilan yang efektif.

Oka Parama Budita Gocara, menyampaikan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai gugatan sederhana ini salah satunya adalah sebagai upaya untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

“Gugatan sederhana ini diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum yang mana nilai gugatannya maksimal sebesar Rp200 juta rupiah. Selain itu syarat gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu pihak kecuali kepentingan hukum yang sama, kemudian terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat mengajukan gugatan sederhana,” jelas Oka.

Hal lainnya adalah penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah pengadilan yang sama, penggugat dan tergugat wajib hadir langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam sosialisasi ini juga diadakan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh Kasubbag Ika Pusparini. (*)

Facebook Comments