Rakernas BKNDI, Dana Desa 1.2 Miliar Belum Mampu Untuk Desa Menjadi Mandiri

979

BANDARLAMPUNG, IDNPUBLIK.COM — Badan Komunikasi Nasional Desa (BKNDI) se-Indonesia mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Nasional pada Sektor Industri Pertanian dan Koperasi UMKM menuju ketahanan pangan masyarakat Desa”, berlangsung di Hotel Horison Bandar Lampung, dari tanggal 16-17 Maret 2023.

Hadir dalam pembukaan BKNDI se-Indonesia antara lain Perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Pertanian, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Instasi Polri, TNI, Para Kades se-Indonesia dan para anggota jajaran BKNDI se-Indonesia.

Isra A Sanaky SHi. MH., Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI), dalam sambutannya mengatakan, “acara rakernas ini bicara tentang 87.000 Desa di Indonesia, BKNDI punya Pengurus di 37 Provinsi di Indonesia, punya DPD utusan kurang lebih 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, BKNDI menangani tentang 87.000 Desa dan Kelurahan se-Indonesia,” terangnya, Kamis (16/03/2023).

BKNDI sudah berumur kurang lebih 8 tahun, berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Ham, yang kemudian disah kan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Tugas BKNDI adalah melihat tentang perkembangan 87.000 Desa di Indonesia, yang hari ini mengalami kesejahteraan yang begitu jauh, kemiskinan yang luar biasa, di Desa pendidikan-pendidikan kurang stabil, yang sekolah yang punya duit baru bisa sekolah, yang tidak punya duit anaknya semakin bodoh dan semakin bodoh,” jelasnya.

Di Desa persoalan tentang kesehatan jauh dari apa yang kita bayangkan, “di Desa kalau orang sakit, menyebrang dari Desa ke Kecamatan untuk mencari rumah sakit, baru sampe sudah mati, bahkan didesa pula tidak ada pelayanan-pelayanan darurat untuk kesehatan, tidak ada sama sekali, saya ke Papua, ke Maluku, ke Aceh ke seluruh indonesia di lapangan saya lihat langsung bagaimana orang mati karena tidak ada perawatan,” tegasnya.

Dana Desa 1.2 Miliar tidak mampu melakukan percepatan pembangunan untuk Desa menjadi mandiri, “kedepan pemerintah harus melakukan pemberdayaan perkembangan Desa, harus benar-benar jujur, bukan kemudian dijadikan komoditas kepentingan, yang pada akhirnya rakyat yang menanggung musibah besar dalam kemiskinan,” ujarnya.

Dalam Rakernas ini intinya adalah bagaimana menyamakan persepsi untuk membangun Desa yang lebih baik itulah target BKNDI kedepan.

“Maka dengan itu BKNDI dibawahnya, dibentuklah suatu badan usaha koperasi, karena bisa melakukan pemberdayaan permodalan kepada petani-petani, kemudian kita memberikan pemberdayaan kepada nelayan dan kelompok-kelompok usaha, yaitu harus melewati koperasi dan alhamdullilah kita sudah bentuk koperasinya,” tandasnya.

Aria Yulidar, S.Pd., Ketua DPW BKNDI Provinsi Lampung menambahkan, “untuk seluruh pengurus BKNDI seluruh Indonesia untuk siap, menyukseskan program yang kami angkat pada rakernas ini, Industri Pertanian dan Koperasi UMKM dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments