BANDARLAMPUNG, IDNPUBLIK.COM — Bakal calon Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Provinsi Lampung Taren Sembiring bersilaturahmi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur, Rabu malam (29/03/2023).
Dalam suasana santai dua sahabat lama itu berbincang seputar masalah karate dan pembangunan Lampung. “Saya kenal lama dengan pak Taren Sembiring ini. Kawan lama saya ini. Pak Taren ini orang yang gak neko-neko, gak banyak ulah. Cocok jadi Ketua Forki Lampung,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dihadapan Taren Sembiring, Kepala Dispora Lampung Descatama, dan beberapa pengurus perguruan karate Lampung.
Menurut Gubernur, organisasi olahraga tempat mencari prestasi bukan tempat mencari uang apa lagi korupsi. Sehingga pihak-pihak yang menjadi pengurus organisasi olahraga adalah orang yang memiliki rekam jejak baik dan tidak pernah mencari uang dari anggaran olahraga. “Kalau bisa secepatnya digelar Musprov Forki, karena kan sebentar lagi ada Pra PON. Jadi pas Pra PON sudah ada pengurus defenitif FORKI Lampung. Karena yang bisa mengajukan anggaran itu pengurus yang sah defenitif,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Taren Sembiring meminta restu dan bimbingan kepada Gubernur Lampung untuk maju sebagai calon Ketua FORKI Lampung dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Luarbiasa. “Niat saya muncul semata-mata demi kemajuan karate Lampung. Kawan-kawan terus mendorong saya agar maju menjadi calon ketua, jadi saya sanggupi dengan catatan kita semua bersama-sama membenahi dan memajukan dunia karate Lampung,” ujar Taren.
Taren Sembiring berjanji jika menjadi Ketua FORKI Lampung maka akan mengedepankan prinsif transparansi, berkeadilan dan kebersamaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Sehingga tidak ada lagi yang merasa di anak tirikan. Sebab FORKI merupakan milik bersama dan menggunakan anggaran rakyat yang harus dikelola secara transparan, bukan tertutup hanya terbatas pada segelintir orang saja.
“Jadi saya mohon doa restu, arahan dan bimbingannya Pak Gubernur,” harap Taren dihadapan Gubernur. (*)
